Kumpulkan 811 Kepala Sekolah Negeri dan Swasta, Plt Kadisdik Riau Sorot Dapodik Hingga Larangan Jual Seragam

RIAUCERDAS.COM - Seluruh kepala sekolah SMA, SMK, SLB negeri maupun swasta di Provinsi Riau berkumpul di Pekanbaru, Rabu (10/7/2024). Mereka mengikuti acara Diseminasi Perencanaan Berbasis Data yang digelar oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau.


Kegiatan yang mengusung tema sinkronisasi mekanisme penyusunan perencanaan urusan pendidikan tahun anggaran 2024 ini dibuka oleh Plt Kepala Disdik Riau, Roni Rakhmat. Dihadiri juga oleh Sekretaris Disdik Riau, Edi Rusma Dinata dan sejumlah pejabat.


Ketua Panitia, Muhammad Hidayat Syah dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan menyatukan pandangan dan persepsi tentang perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, membangun sinergitas yang baik antara Disdik dengan kepsek.


Dijelaskannya, ada beberapa pihak yang hadir menjadi narasumber dalam acara ini. Yaitu dari Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, Bappenas, Inspektorat dan Bappeda Riau.


Peserta kegiatan ini mencapai 811 orang. Sebanyak 300 kepala SMK negeri dan swasta, 48 SLB negeri dan swasta dan sisanya merupakan kepala SMA negeri dan swasta dari seluruh kabupaten/kota Se-provinsi Riau. Kegiatan ini digelar hingga tanggal 12 Juli.


Sementara itu, Roni Rakhmat menilai kegiatan ini banyak maknanya. Namun, ia meminta maaf waktunya dilakukan terkesan mendesak. Karena dilakukan jelang awal tahun ajaran. Dia berharap, dengan kegiatan ini disatukan lagi arah dan tujuan pendidikan. Yaitu bagaimana mencerdaskan bangsa.


Ia berterima kasih pada kepala sekolah yang telah sukses menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia mengakui masih ada kekurangan. tapi secara garis besar, PPDB kali ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. "Tinggal bagaimana meningkatkan integritas diri kita semua," ungkapnya.


Disampaikan Roni, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perbaikan pendidikan. Salah satunya adalah memberi pandangan yang jelas pada penyelenggaraan pendidikan. Terutama tentang Dapodik. Banyak sekolah yang masih menganggap sebagai formalitas dan sepele. Padahal Dapodik inilah hulu dari semua permasalah pendidikan selama ini.


"Kadang kepala sekolah saja tidak tahu dan menggantungkan semua pada operator. Padahal semua inilah yang bisa menimbulkan masalah," paparnya. Roni mencontohkan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akibat Dapodik yang tak update, akhirnya penempatan PPPK tak sesuai dengan harapan.


Karena itu, Disdik ingin membuat penyusunan Dapodik yang sebenar-benarnya. Sehingga, penempatan orang dilakukan sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kalaupun ada yang komplain, tetap bisa diselesaikan. "Kami berharap, Dapodik selesai tahun ini," ungkap Roni.


Sementara, yang tahun 2021 sudah memilih tugas di daerah terpencil tapi minta pindah, Roni menegaskan tak akan memenuhi keinginan itu. Guru PPPK bersangkutan, kata dia, harus komit dengan pilihannya di awal.


Sementara terkait sarana dan prasarana sekolah, Roni menegaskan, semua pasti butuh pembangunan. Bahkan, sekolah yang sarananya sudah bagus saja tentu masih butuh sarana tertentu.


Di sinilah perlu standar yang baku sarana dan prasarana apa saja yang sebenarnya diperlukan. Sehingga, ketika sudah semua terpenuhi, tidak meminta yang lain. Dengan begitu, pemerintah bisa fokus membangun sekolah lain yang masih membutuhkan.


Usulan-usulan yang masuk ke Disdik harus punya alasan yang signifikan. Artinya, dalam melakukan pembangunan harus dilihat prioritasnya. Doa menceritakan ada sekolah baru yang sudah berdiri tapi belum dilengkapi toilet. Padahal, hal itu dibutuhkan. Karena itu, dia meminta ketika membangun sekolah, agar jangan setengah-setengah. Semua sarana yang dibutuhkan harus dilengkapi.


Mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), untuk sekolah swasta saat ini sudah di BPKAD. Artinya, dalam waktu dekat sudah mulai pencairan. Karena itu, dia meminta SPJ dibuat sebaik mungkin sesuai dengan kenyataan.


Sementara, terkait baju seragam untuk peserta didik baru, Roni menegaskan, memang tidak dibiayai oleh dana BOS. Tetapi, untuk sekolah, siswa harus pakai seragam. Artinya, tetap harus membuat baju seragam, selama tidak dikerjakan oleh pihak sekolah. "Jika memang ada kesepakatan antara orangtua dengan komite sekolah, itu masih diperbolehkan," kata dia.


Dia menegaskan larangan tidak boleh pihak sekolah menjual seragam. "Kami masih mendengar laporan ada yang sekolah yang menjual seragam," paparnya. Bahkan, ada murid yang tak terima ijazah akibat ditahan sekolah. Penyebabnya si murid belum bayar uang seragam. "Ini jelas salah. Hindari itu karena dilarang," tegasnya.


Studi banding siswa juga disorot Plt Kadisdik. Tahun ini, tegasnya, sudah dilarang. Sementara, tahun depan, sudah ada keluar aturan kementerian terkait standar transportasi yang dipakai untuk studi banding siswa. Sehingga, ketika ada kejadian yang tak diinginkan, sekolah tidak disalahkan.


Dia juga menekankan, studi banding tidak boleh ada paksaan. Kalau memang ada yang tidak bisa ikut, tak boleh diwajibkan. Kalau ada yang ingin ikut, tapi tidak sanggup, Roni harap hendaknya dibantu jika memang bisa. (*)