Kerap Bermasalah, Wapres Minta Sistem Zonasi PPDB Dievaluasi

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming, menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Apalagi, kebijakan zonasi ini menjadi masalah berulang dalam dunia pendidikan nasional.

Hal itu disampaikan Wapres ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (11/11/2024). 

Saat itu, Wapres didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian.

Menurut Gibran, meski bermanfaat, kebijakan zonasi masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata. “Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujar Wapres.

Selain zonasi, isu utama lainnya yang disorot Wapres yaitu perlindungan guru serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Dia juga menilai perlu ada perhatian khusus bagi anak-anak korban kekerasan di sekolah. 

 BACA JUGA: Pengabdian di Kelurahan Delima, Tim Dosen UMRI Sosialisasi Website SISILA pada Kader Lansia

Menurut Gibran, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. “Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru,” tegasnya. 

Selain itu, Wapres mendukung program belajar coding dan pelajaran matematika sejak dini untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai ahli teknologi masa mendatang. 

Mengakhiri arahannya, Wapres meminta para Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). "Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik," ujarnya.

Rapat koordinasi ini digagas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK diangkat sebagai topik utama diskusi karena keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. 

Meskipun demikian, pelaksanaan kedua kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, daya tampung yang tidak merata, serta distribusi guru yang kurang optimal di berbagai daerah.

Melalui kegiatan yang melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota ini, diharapkan solusi yang dirumuskan akan lebih efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah. (rls)