Fakultas Pertanian UNRI Dukung Ketahanan Pangan Nasional melalui Pelaksanaan SID Mencetak Sawah Baru

RINGKASAN BERITA :

• Fakultas Pertanian UNRI terlibat dalam Survei, Investigasi dan Desain Cetak Sawah Baru
• Kabupaten Kuansing dianggap berpotensi untuk pengembangan ketahanan pangan di Riau
• Sawah yang benar-benar fungsional saat ini baru 4.487 hektare

RIAUCERDAS.COM, KUANTAN SINGINGI- Fakultas Pertanian Universitas Riau (UNRI) menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada agenda strategis ketahanan pangan nasional.

Hal itu ditunjukkan melalui keterlibatan aktif dalam pelaksanaan Survey, Investigasi, dan Desain (SID) Cetak Sawah Baru di Provinsi Riau.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada beras nasional.

Komitmen tersebut tercermin dalam sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan yang berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), pada Rabu (14/1/2026).

Dalam pengembangan pertanian pangan, Kabupaten Kuansing dinilai memiliki potensi untuk pengembangan ketahanan pangan di provinsi Riau, khususnya padi.

 Ini dilakuk melalui pemanfaatan bekas lahan tambang emas yang tanpa izin dan sudah tidak dikelola.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Kabupaten Kuantan Singingi, Deflides Gusni, SP, M.Si menyampaikan bahwa target swasembada beras Kuansing telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029, sejalan dengan kebijakan nasional ketahanan pangan.

Saat ini, produktivitas gabah kering giling (GKG) Kuansing tercatat 4,41 ton per hektare dengan luas baku sawah 5.690 hektare.

Namun, luas sawah yang benar-benar fungsional baru mencapai 4.487 hektare, dengan Indeks Pertanaman (IP) 100 seluas 4.500 hektare dan IP 200 seluas 774 hektare" ucap Delfides.

Delfides juga menyampaikan bahwasanya, dari sisi kebutuhan, konsumsi beras masyarakat Kuansing mencapai 71,70 kg per kapita per tahun.

Dengan jumlah penduduk 369.718 jiwa, kebutuhan beras daerah mencapai 26.506 ton per tahun. Kondisi ini masih menyebabkan defisit sekitar 363 ton, sehingga Kuansing masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.

"Oleh karena itu, pengembangan lahan baru melalui program cetak sawah baru menjadi langkah strategis yang tidak terpisahkan dari agenda ketahanan pangan nasional" ujar Delfides

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dr. Ronny Wibowo, menjelaskan bahwa pelaksanaan SID Cetak Sawah Baru menjadi pintu masuk penting untuk mengoptimalkan berbagai potensi daerah.

Menurutnya, Kuansing memiliki peluang besar swasembada pangan yang didukung oleh ketersediaan anggaran, baik untuk pompanisasi, alat dan mesin pertanian (alsintan), maupun pembangunan irigasi berkelanjutan.

“SID menjadi dasar teknis yang sangat penting agar pengembangan sawah baru tepat sasaran dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kuantan Singingi, Dr. Suhardiman Amby menekankan bahwa tantangan ketahanan pangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural.

Ia menyoroti persaingan penggunaan lahan antara tingginya dominasi kelapa sawit dan rendahnya minat terhadap komoditas padi, serta kondisi petani yang didominasi usia di atas 50 tahun.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan Brigade Pangan dan peningkatan peran petani milenial sebagai motor regenerasi pertanian.

Bupati juga menegaskan bahwa lahan eks tambang emas tanpa izin (PETI) merupakan potensi besar untuk mendukung program SID dan cetak sawah baru.

Melalui reklamasi teknis lahan eks tambang, Kuansing tidak hanya dapat memperluas areal sawah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

“Jika dikelola dengan baik, lahan eks tambang emas liar dapat menjadi solusi penyediaan sawah baru. Kuansing bahkan berpeluang menjadi penyuplai beras bagi kebutuhan Provinsi Riau,” tutur Suhardiman.

Bupati juga menekankan pentingnya kampanye dan edukasi kepada masyarakat agar tidak menjual lahan eks tambang, melainkan mengembangkannya untuk pertanian pangan.

Dari perspektif akademik, Dekan Fakultas Pertanian UNRI, Dr. Ahmad Rifai, menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi merupakan bagian penting dalam mewujudkan Asta Cita Presiden. 

Menurutnya, Fakultas Pertanian UNRI berperan strategis melalui riset ilmiah, pendampingan teknis, dan penyusunan SID agar reklamasi lahan PETI dapat diarahkan secara tepat dan berkelanjutan.

“Reklamasi lahan eks tambang harus berbasis kajian ilmiah. Selain membuka peluang alternatif komoditas, riset menjadi kunci agar padi dapat ditetapkan sebagai komoditas unggulan dalam mendukung swasembada pangan daerah dan nasional,” ujar Ahmad.

Dalam diskusi yang berkembang, bahwa banyak program cetak sawah yang telah dibangun, namun belum sepenuhnya didukung oleh aspek teknis yang memadai.

Beberapa persoalan utama yang mengemuka antara lain ketersediaan dan keberlanjutan sumber air, keterbatasan alat dan mesin pertanian (mekanisasi), serta ketersediaan dan ketepatan penggunaan pupuk.

Lalu peningkatan kualitas jaringan irigasi dan drainase, ketersediaan benih unggul dan adaptif terhadap kondisi lahan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara terpadu, peningkatan kapasitas dan pendampingan petani, akses terhadap pembiayaan usaha tani, serta Kepastian jadwal tanam dan pengelolaan Indeks Pertanaman (IP).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Riau, Sulaiman, SP menegaskan perlunya komitmen bersama seluruh pihak agar berbagai persoalan di lapangan tidak terulang pada program cetak sawah baru ke depan.

Ia mendorong agar setiap temuan dan kendala teknis di lapangan dicatat dan dijadikan bahan utama dalam penyusunan SID, sehingga perencanaan benar-benar mencerminkan kondisi riil.

Melalui pelaksanaan SID Cetak Sawah Baru, sinergi pemerintah daerah dan Fakultas Pertanian UNRI diharapkan mampu memperkuat fondasi ketahanan pangan, mendukung swasembada beras Kuansing pada tahun 2027, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian Asta Cita Presiden dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. (*)