Revitalisasi SLB di Indonesia Timur Perkuat Akses Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Revitalisasi SLB di Indonesia Timur memperbaiki fasilitas, memperluas akses pendidikan ABK, serta memperkuat pembelajaran digital dan vokasional.

Revitalisasi SLB di Indonesia Timur Perkuat Akses Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
Suasana pembelajaran di salah satu SLB di Indonesia Timur. (Sumber: Kemendikdasmen)

RINGKASAN BERITA:

  • Revitalisasi SLB mencakup perbaikan fisik, digitalisasi, dan penguatan vokasi.
  • Indonesia Timur menjadi prioritas dengan puluhan SLB penerima bantuan.
  • Program juga mendorong sertifikasi keterampilan agar lulusan siap kerja.

RIAUCERDAS.COM, MOROTAI - Upaya peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) terus diperkuat pemerintah melalui berbagai program revitalisasi dan digitalisasi sekolah luar biasa (SLB).

Kebijakan ini dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan fokus pada perbaikan fasilitas, penguatan vokasi, hingga digitalisasi pembelajaran, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Salah satu penerima program tersebut adalah SLBN Pulau Morotai yang memperoleh bantuan revitalisasi senilai Rp1,39 miliar.

Perbaikan menyeluruh pada ruang kelas dan ruang keterampilan membuat proses belajar menjadi lebih optimal setelah sebelumnya terkendala bangunan rusak sejak sekolah berdiri pada 2013.

Kepala sekolah, Nilla Timbuleng, menyebut kondisi lama sering mengganggu aktivitas belajar karena atap bocor dan ruang keterampilan tidak layak digunakan.

Kini, ruang tersebut kembali dimanfaatkan untuk melatih berbagai kompetensi, mulai dari musik hingga kerajinan batok kelapa yang menjadi potensi lokal Morotai.

Selain perbaikan fisik, sekolah juga menerima bantuan Papan Interaktif Digital (PID) untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Kehadiran perangkat ini disebut meningkatkan antusiasme murid dan membuka peluang eksplorasi metode belajar yang lebih kreatif.

Transformasi serupa juga terjadi di SLBN Raja Ampat yang mulai berbenah sejak September 2025.

Sejak awal 2026, sekitar 20 anak berkebutuhan khusus di wilayah tersebut dapat mengakses pendidikan khusus tanpa harus ke Sorong, yang sebelumnya menjadi lokasi SLB terdekat.

Pelaksana Tugas Kepala sekolah, Fandy Dawenan, menyampaikan bahwa banyak murid yang baru mengenyam pendidikan di usia relatif besar karena keterbatasan akses sebelumnya.

Kini, mereka tidak hanya bersekolah, tetapi juga mendapatkan layanan terapi dan pelatihan keterampilan.

Program revitalisasi juga menyasar sekolah swasta, salah satunya SLB ST. Elisabeth Pupung.

Sekolah yang sebelumnya menumpang di rumah warga kini memiliki fasilitas lengkap, termasuk ruang kelas, perpustakaan, dan ruang administrasi.

Kepala sekolah, Vinsensius Wandu, menjelaskan bahwa revitalisasi menjadi titik balik bagi sekolah di wilayah pedalaman tersebut.

Sebagian besar murid berasal dari desa-desa di Kecamatan Rana Mese yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan khusus.

Salah satu murid, Devan Saputra, mengaku senang dengan kondisi sekolah yang lebih layak dan nyaman, termasuk penggunaan PID di ruang kelas.

Fasilitas baru membuat murid lebih percaya diri dan termotivasi belajar.

Selain pembenahan sarana, penguatan pendidikan vokasional juga dilakukan melalui program lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP-P1).

Di SLBN Halmahera Barat, sekolah mengembangkan kompetensi otomotif roda dua dan bekerja sama dengan bengkel untuk program magang.

Kepala sekolah, Ismawati Muhammad, menjelaskan bahwa pelatihan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Khusus Penyandang Disabilitas (SK3PD) yang diakui Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, lulusan dapat memperoleh sertifikat keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Secara nasional, pemerintah terus memperluas jangkauan program revitalisasi SLB.

Sepanjang 2025, bantuan telah disalurkan ke 382 SLB melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK).

Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama. Setidaknya 65 SLB di kawasan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua telah menerima revitalisasi dengan total anggaran lebih dari Rp90 miliar.

Langkah ini diharapkan memperkuat pemerataan akses pendidikan inklusif sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi anak berkebutuhan khusus di daerah terpencil. (*)