Audit Kasus Stunting di Riau, Tim Bakal Datangi Kelompok Berisiko

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau menggelar Sosialisasi Audit Kasus Stunting (AKS) dan Manajemen Kasus Stunting (MKS) Tingkat Provinsi Riau, Kamis (23/6/2022) di SKA Co Ex.

Ketua Panitia yang juga Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKB) BKKBN Riau, Supriadi menjelaskan, angka stunting nasional saat ini adalah 27,67 persen. Sementara, di Riau 22,3 persen. Targetnya, prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen di tahun 2024.

Untuk itu perlu langkah-langkah percepatan penanganan stunting. Di antaranya melakukan audit stunting pada kelompok berisiko. Langkah itulah yang disosialisasikan oleh BKKBN Riau saat ini.

Adapun tujuan kegiatan sosialisasi ini yaitu, mencapai langkah pelaksanaan audit kasus stunting dan output-nya pada tim. Kemudian, menyampaikan tugas-tugas apa yang hendak diaudit.  Memberi arahan audit kasus stunting serta memfasilitasi diskusi pelaksanaan audit stunting di kabupaten/kota. Tujuan lainnya adalah melaksanakan audit stunting di kabupaten/kota.

Narasumber yang dihadirkan dalam BKKBN pusat yang dihadiri langsung Deputi KBKR BKKBN Pusat, Dr Eni Gustina. Selanjutnya, ada juga dari BKKBN Perwakilan Riau, Dinas Kesehatan, tim pakar dari sejumlah pihak. Sementara, Kepala BKKBN Perwakilan Riau, Dra. Mardalenawati, Yulia M.Si jadi moderator.

"Nanti ada juga penyampaian tindak lanjut pelaksanaan audit stunting di kabupaten kota oleh BKKBN Provinsi," katanya. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Riau, Ir. Emri Juli Harnis, M.T., Ph.D yang hadir mewakili Wakil Gubernur Riau menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta pertemuan. Termasuk kepada tim pelaksanaan audit kasus stunting kabupaten kota.

Menurutnya, acara ini merupakan salah satu agenda strategis untuk menurunkan stunting di Riau. Diharapkan, target penurunan kasus stunting bisa tercapai. "Sehingga muncul generasi cerdas, unggul dan berkarakter yang berkontribusi pada pembangunan Riau," tuturnya.

Pertemuan ini, tambahnya, juga menjadi momentum refleksi percepatan angka stunting. Lewat pertemuan ini, diharapkan bisa memenuhi visi Provinsi Riau. Yaitu, terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin, di Asia Tenggara tahun 2025.

"Dimana, untuk mencapainya tentu membutuhkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas," tutur Emri yang juga Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau ini.

Dijelaskan dia, percepatan penurunan stunting memang jadi program prioritas nasional. "Meskipun prevalensi stunting Riau berada di urutan 10 terbawah nasional. Tapi masih di atas angka WHO," katanya.

Audit kasus stunting ini, tambahnya, untuk mencari penyebab stunting dan sebagai upaya mencegah munculnya kasus serupa. Untuk mempercepat auditnya, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada tim. 

Antara lain, segera berkoordinasi dengan pihak terkait dan memetakan sasaran audit kasus stunting serta menemukan sasaran. Kemudian, melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait audit kasus stunting pada pihak terkait. 

"Seperti BKKBN Riau, Dinas Kesehatan dan sebagainya. Lalu, melaksanakan audit stunting di kabupaten kota sesuai ketentuan dan melaporkan dan membuat rekomendasi pada kasus stunting," tutur Emri.

Sementara, Deputi KBKR BKKBN Pusat, Dr Eni Gustina menjelaskan, ujung tombak penurunan kasus stunting adalah para pendamping keluarga. Baik itu bidan, kader KB dan kader PKK. Menurut dia, petugas yang ada di ujung tombak inilah yang dapat mengaudit kasus stunting. 

"Misalnya, masalah stunting terkait dengan ketersediaan air bersih. Kemudian, terjadi pada masyarakat yang tinggal di perkebunan. Intervensi BKKBN adalah menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan air bersih atau meminta izin ke pihak perkebunan agar petugas dapat masuk," katanya.

Rencana aksi nasional adalah dengan pendekatan keluarga berisiko. Yaitu, penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, dan lain-lain. (*)