Pj Wali Kota Pekanbaru Dikukuhkan Jadi Bapak Asuh Anak Stunting

RIAUCERDAS.COM - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI, Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, Jumat (10/3/2023).

Pengukuhan ditandai dengan pemasangan selempang BAAS kepada Pj Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Forkopimda Kota Pekanbaru. Turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Indra Pomi Nasution dalam laporannya menjelaskan, launching BAAS ini mengangkat tema Pekanbaru Bergerak, Pekanbaru Peduli Stunting. Dengan gotong royong, Indra Pomi menilai akan bisa mempercepat penurunan angka stunting di Pekanbaru.

Dijelaskan saat ini seluruh Forkopimda termasuk camat, lurah, media dan lapisan masyarakat saling bersinergi menurunkan angka stunting. TPPS juga sudah melakukan tugas dan fungsinya melakukan monitoring, intervensi dan lainnya untuk mengatasi stunting.

TPPS juga memberi intervensi langsung pada sasaran stunting di Pekanbaru. Karena itu, dalam acara ini dilakukan launching 50 BAAS. Selain Pj Walikota juga ada Forkopimda dan camat se-Pekanbaru.

Lalu ada 115 balita dapat bantuan. Baik itu balita stunting maupun berisiko stunting. Bantuan diberi 500 ribu tiap bulan selama 5 bulan. Dengan harapan para balita bisa bertambah berat badannya sehingga tidak lagi masuk kategori stunting. Kemudian ada juga bantuan pangan untuk keluarga yang punya anak stunting.

Selanjutnya, ada juga penyerahan insentif pada 3.950 kader Bangga Kencana. Lalu, ada pelantikan pengurus Forum Generasi Berencana (Genre) Kota Pekanbaru periode 2023-2024.

Saat ini, angka prevalensi di Pekanbaru adalah 16,18 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Artinya, prevalensi stunting di Pekanbaru masih di bawah rata-rata nasional yang ada di angka 21,6 persen dan di provinsi yang di angka 17,0 persen. Namun, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting menjadi 6,24 persen di 2024.

Jumlah anak stunting per 3 Maret turun jadi 279 balita. Dari jumlah ini telah dilakukan verifikasi oleh tim Puskesmas dan PLKB maka 100 di antaranya berasal dari keluarga miskin. Mereka inilah yang diprioritaskan mendapat bantuan BAAS kali ini.

TPPS Pekanbaru, tambahnya, sudah melakukan gerakan pencegahan kejadian stunting dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan lebih pada 5.000 KK. 

TPPS berterima kasih kepada kader PLKB, PKK dan lainnya yang turut bekerjasama dan berjibaku menurunkan angka stunting. TPPS juga mendorong swasta maupun lembaga lain turun membantu. Kemudian melakukan Dapur Sehat. Ada juga program Celengan Masyarakat Atasi Stunting dan Kampanye Mengkonsumsi Sayur dan Buah Setiap Hari.

Indra Pomi mengakui tak mudah menangani stunting di Kota Pekanbaru. Untuk itu, terangnya, perlu adanya kolaborasi dan kerjasama multidimensi agar kasus stunting bisa diatasi.

Sementara, Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun yang juga Ketua Pengarah TPPS Pekanbaru dalam sambutannya menyebutkan bahwa Pemko dan Forkopimda, termasuk pihak swasta antusias menurunkan angka stunting. Bentuk komitmen itu ditunjukkan dengan dikukuhkannya para BAAS. 

Muflihun berharap, angka stunting di Pekanbaru terus menurun. Dia berharap, Pekanbaru berada di bawah rata-rata prevalensi stunting Provinsi Riau. Dia juga mengharapkan seluruh pihak tidak membiarkan angka stunting bertambah. Caranya, dengan proaktif melaporkan anak yang berisiko stunting.

"Presiden Republik Indonesia dengan kepala daerah se-Indonesia berharap bagaimana stunting ini bisa teratasi," ucapnya. Pemko pun berharap di tahun 2024 angka prevalensi stunting bisa di bawah 10 persen. Di antaranya melalui Program Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta dan sebagainya. 

Kemudian Pemko juga telah menganggarkan honor kader Posyandu dan honor Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) untuk 12 bulan. Ini bukti Pemko serius menangani stunting di Pekanbaru. Namun, Muflihun berpesan para kader untuk proaktif memperhatikan masyarakat yang membutuhkan. Khususnya keluarga yang punya anak berisiko stunting. 

Sementara, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN RI, Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd dalam sambutannya memuji keseriusan Pj Wali Kota Pekanbaru dan seluruh jajarannya dalam mengatasi stunting dengan kesediaan menjadi BAAS. 

Menurut dia, jika bicara strategi percepatan penurunan stunting, maka ia optimis angka prevalensi stunting di Pekanbaru yang saat ini 16,18 persen, maka tahun 2023 bisa melesat jauh jadi di bawah 10 persen. 

Pihaknya juga mengapresiasi kegiatan ini. Apalagi, Pj Wako dan jajarannya mewakafkan diri sebagai BAAS. Apresiasi disampaikan kepada Pemko Pekanbaru yang memberikan anggaran dari APBD Murni bagi kader-kader KB. Untuk itu ia berpesan, kader-kader KB harus ikut mendampingi dan memberi edukasi kepada keluarga untuk mencegah agar jangan sampai angka prevalensi bertambah.

Menurut dia, stunting menjadi persoalan serius yang perlu dapat perhatian bersama. Stunting tidak terkait kesehatan dalam jangka pendek. Tapi yang lebih serius, stunting ini jadi persoalan kegagalan tumbuh generasi ke depan. Di kemudian hari, balita stunting ini bisa mendapat risiko gangguan kesehatan tertentu. 

Dalam jangka panjang bisa menghambat produktivitas dan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, dalam 20-30 tahun ke depan, Indonesia ingin menjadi negara yang maju. Keinginan itu tentu perlu didukung oleh generasi muda yang sehat dan kualitas penduduknya baik pula. 

Dijelaskan dia, untuk mencapai target 14 persen di 2024 dan target 17 persen di tahun 2023, waktunya tak sampai setahun. Karena survei akan dilakukan pada bulan Oktober. Artinya, untuk mencapai target 2023 hanya tersisa waktu sekitar 6 bulan lagi. 

"Artinya untuk mencapai target itu tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Harus semua sektor. Baik pemerintah, swasta, NGO, termasuk media mau mewakafkan diri mengatasi permasalah stunting," ujarnya. 

Sukaryo mengingatkan ada 3 sasaran kunci. Yaitu, remaja yang jadi calon penganten. Dimana, sudah ada kesepakatan ada pemeriksaan bagi calon penganten sebelum menikah dan terekam di aplikasi Elsimil. Sehingga mereka tidak hanya siap menikah tapi juga siap hamil.

Kemudian, ibu hamil harus rajin diperiksa di Posyandu dan bidan minimal 6 kali. Kemudian, sasaran ketiga adalah ibu menyusui dan Balita di bawah dua tahun. Karena usia ini sangat menentukan si balita masuk kategori stunting atau tidak. 

Untuk itu, seluruh kader diingatkan menyampaikan ke masyarakat bahwa stunting bukan penyakit dan bisa dicegah dengan memberikan pangan yang bergizi bagi anak dan ibu hamil. Tidak hanya protein hewani, tapi juga sayuran, seperti daun kelor. 

Dia mengingatkan, adanya Dana Alokasi Khusus yang sebagiannya untuk mengatasi stunting. Dia berharap, dengan pos anggaran khusus itu, maka upaya penurunan angka stunting di Pekanbaru bisa berjalan maksimal. "Optimis, di tahun 2023, Pekanbaru bisa di bawah angka 16,18 persen," kata dia. (*)