Sekdaprov Riau Dorong Kolaborasi Kampus–Pemerintah Perkuat Standar Pelayanan Publik

RINGKASAN BERITA:

• Perguruan tinggi didorong aktif dalam penguatan standar dan inovasi pelayanan publik.

• Pemprov Riau membuka ruang partisipatif dalam perumusan kebijakan pelayanan.

• Kesenjangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan isu global perlu dijawab bersama.

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam penguatan standar pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (Fisip Unri) di Gedung Pascasarjana Fisip Unri, Selasa (27/1/2025).

Dalam forum tersebut, Syahrial Abdi mengapresiasi inisiatif Fisip Unri yang telah menghadirkan ruang dialog antara dunia akademik dan pemangku kepentingan pelayanan publik. 

Menurutnya, forum konsultasi publik merupakan wujud nyata komitmen perguruan tinggi dalam membangun tata kelola pelayanan yang lebih terbuka dan partisipatif.

“Forum konsultasi publik ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas standar pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan,” ujar Syahrial.

Ia menilai, kampus memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan Indeks Modal Manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, serta lahirnya inovasi pelayanan publik.

Syahrial menekankan bahwa standar pelayanan publik harus disusun secara partisipatif dan berbasis data agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan pelayanan publik.

Forum konsultasi publik ini, lanjutnya, menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penyempurnaan berkelanjutan agar standar pelayanan tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan tata kelola pemerintahan.

Dalam paparannya, Syahrial juga menyinggung arah pembangunan jangka panjang Provinsi Riau. Berdasarkan RPJPD Riau 2025–2045, Riau ditargetkan menjadi daerah dengan PDRB per kapita setara negara maju, tingkat kemiskinan mendekati nol, serta indeks modal manusia yang terus meningkat.

Tahun 2026 disebut sebagai tahap awal penguatan fondasi transformasi, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat sipil, inovasi pelayanan publik, percepatan digitalisasi layanan, serta pelaksanaan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Meski demikian, Syahrial mengungkapkan masih terdapat tantangan sosial ekonomi yang perlu dijawab bersama.

Data BPS Provinsi Riau menunjukkan adanya kesenjangan kemiskinan antardaerah yang cukup lebar, serta tantangan di sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk meningkatnya prevalensi stunting yang melampaui ambang batas WHO.

Selain isu daerah, Provinsi Riau juga dihadapkan pada dinamika global seperti geopolitik, disrupsi teknologi, krisis energi, hingga tantangan perubahan iklim. Kondisi ini menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.

“Kami berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret dan aplikatif, tidak hanya untuk Fisip Universitas Riau, tetapi juga sebagai rujukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau,” tutup Syahrial.

Sementara, dilansir dari portal Unri, Dekan FISIP, Dr Meyzi Heriyanto SSos MSi menyebut bahwa FKP ini merupakan bagian dari komitmen FISIP Unri dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Fforum ini akan membuka ruang dialog yang konstruktif agar pelayanan yang diberikan FISIP Unri semakin efektif, responsif, dan berkualitas.

“Semoga FISIP konsisten dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan upaya Unri dalam membangun zona integritas dan pelayanan prima di lingkungan perguruan tinggi,” kata Meyzi. (*)