Pendidikan SMK Diharap Mampu Menjawab Kebutuhan Industri dan Daerah 

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berupaya meningkatkan kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar lebih unggul dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. 

Salah satu pendekatan strategis yang dilakukan adalah penguatan SMK berbasis keunggulan wilayah, yang memungkinkan sekolah kejuruan bermitra dengan industri lokal, termasuk UMKM, guna menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang adaptif dan berdaya saing.

Konsep ini sejalan dengan Asta Cita ke-4 Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang menekankan pentingnya pendidikan, sains, dan teknologi dalam memperkuat SDM Indonesia. 

Dengan demikian, pengembangan SMK tidak hanya berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja terampil tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi lokal.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, menggarisbawahi bahwa pendidikan kejuruan harus mampu menjawab kebutuhan industri dan daerah. 

"Dengan membangun ekosistem pendidikan vokasi yang kolaboratif, SMK dapat lebih adaptif terhadap potensi lokal, mendorong wirausaha mandiri, serta menciptakan nilai tambah bagi produk dan bahan baku lokal," ujarnya.

SMK, tambahnya, hadir untuk menyiapkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga kompeten dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. 

Dia menegaskan bagaimana program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kebekerjaan lulusan. 

Namun, dari lebih dari 14 ribu SMK di Indonesia, baru sekitar 1.200 yang tergabung dalam program SMK PK. Masih terdapat sekitar 13 ribu SMK lain yang membutuhkan intervensi strategis agar kualitasnya merata.

Sementara, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Arie Wibowo Khurniawan membeberkan empat sektor program pengembangan SMK 2025. 

Pertama yaitu Sektor Kebekerjaan. Di dalamnya terdapat Program Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri, Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK, dan Program Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK. 

Lalu, yang kedua yaitu Sektor Kemandirian dengan Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (teaching factory) Skema Reguler, Program Pengajaran Berbasis Pabrik (teaching factory) Skema Kolaborasi, dan Revitalisasi Sekolah. 

Ada juga Sektor Kreativitas dengan Program Projek Kreatif dan Kewirausahaan. Terakhir, sektor Masa Depan dengan Program SMK Pusat Keunggulan, Peningkatan Guru/Tenaga Kependidikan Kejuruan SMK, dan Digitalisasi Pembelajaran.

Tak hanya meningkatkan daya saing individu, pendekatan ini juga mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X, Himmatul Aliyah, menilai bahwa pengembangan SMK berbasis keunggulan wilayah adalah bentuk nyata dari desentralisasi pendidikan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi daerah.

Dengan berbagai program seperti SMK Pusat Keunggulan, Sertifikasi Kompetensi, dan Teaching Factory, pemerintah berharap lulusan SMK semakin siap menghadapi tantangan global serta berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (rls)