Forum Nasional Digelar, Kemendikdasmen Gandeng Komunitas Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua
Kemendikdasmen menggelar forum komunikasi publik untuk memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan masyarakat dalam mendukung kebijakan prioritas pendidikan. Forum ini menjadi langkah strategis membangun dukungan publik terhadap transformasi pendidikan nasional.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemerintah melibatkan komunitas dan organisasi masyarakat dalam forum dialog kebijakan pendidikan.
- Enam fokus prioritas disosialisasikan, termasuk wajib belajar 13 tahun dan peningkatan kualitas guru.
- Kolaborasi publik dinilai kunci keberhasilan transformasi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
RIAUCERDAS.COM, SERPONG - Pemerintah memperkuat strategi transformasi pendidikan dengan menggandeng komunitas dan organisasi masyarakat melalui Forum Komunikasi Publik yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk memperluas dukungan publik terhadap kebijakan prioritas pendidikan nasional.
Kegiatan yang diinisiasi Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ini menghadirkan pelajar, guru, orang tua, komunitas pendidikan, hingga organisasi masyarakat dalam satu forum diskusi kebijakan.
Pemerintah menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi program pendidikan di lapangan.
Melalui forum ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan visi“ Pendidikan Bermutu untuk Semua.”
Pendekatan ini sejalan dengan arah pembangunan pendidikan nasional dalam kerangka Asta Cita.
Ada enam fokus kebijakan utama yang disosialisasikan, yakni penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah, peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru, wajib belajar 13 tahun, penguatan literasi dan numerasi, perbaikan sarana prasarana, serta pengembangan kebahasaan dan kesastraan.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan transformasi pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Menurutnya, dukungan masyarakat sangat penting agar kebijakan tidak berhenti di level konsep, tetapi benar-benar dijalankan di lapangan.
Ia menyebut forum ini membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi komunitas dan lembaga masyarakat untuk memberikan masukan agar kebijakan lebih relevan dengan kebutuhan nyata di daerah.
Sementara itu, Kepala BKHM Anang Ristanto menilai penyebarluasan kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan kanal formal pemerintah.
Keterlibatan komunitas dinilai mampu memperkuat dampak komunikasi publik sekaligus mempercepat adopsi program prioritas pendidikan.
Forum ini dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, guru, ibu rumah tangga, hingga organisasi pendidikan dan kemasyarakatan.
Sejumlah komunitas yang hadir di antaranya jaringan komunitas pengajar, organisasi guru, hingga organisasi pelajar lintas latar belakang.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga memaparkan sejumlah program strategis, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), peningkatan kesejahteraan guru, Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta penguatan budaya sekolah aman dan nyaman.
Melalui forum komunikasi publik yang inklusif, pemerintah berharap tercipta pemahaman yang lebih luas terhadap kebijakan pendidikan sekaligus memperkuat ekosistem kolaboratif berbasis partisipasi masyarakat.
Pendekatan gotong royong dinilai menjadi fondasi penting agar transformasi pendidikan berjalan berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia. (*)
