Pakar Ingatkan Risiko WFH ASN Turunkan Produktivitas, Ini Syarat Agar Tetap Efektif

RINGKASAN BERITA: 

• WFH berpotensi menurunkan produktivitas jika budaya kerja ASN belum mandiri.
• Efisiensi anggaran dari WFH dinilai perlu dikaji, tidak cukup berdasarkan asumsi.
• Empat indikator disiapkan untuk mengukur keberhasilan kebijakan WFH pemerintah.

RIAUCERDAS.COM - Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan diterapkan satu hari dalam sepekan berpotensi menimbulkan penurunan produktivitas jika tidak didukung sistem kerja yang tepat.

Hal ini menjadi perhatian akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait implementasi kebijakan tersebut.

Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM, Dr. Agustinus Subarsono, menyebut efektivitas WFH sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan budaya kerja mandiri di kalangan ASN.

Tanpa itu, kebijakan ini justru berisiko membuat pegawai lebih fokus pada urusan rumah tangga.

“Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan (Juknis) dan belum mandiri, maka WFH akan berpotensi mengurangi produktivitas kinerja karena aparatur sipil negara nantinya akan fokus ke pekerjaan domestics atau pekerjaan rumah,” jelasnya dikutip dari laman UGM, Jumat (10/4/2026).

Menurut Subarsono, pemerintah perlu menerapkan standar kerja berbasis output serta sistem pengawasan yang terukur agar WFH berjalan optimal.

Mekanisme seperti timesheet, pencatatan waktu kerja, serta pertemuan daring rutin dinilai penting untuk menjaga kinerja ASN.

Ia juga menyoroti aspek efisiensi yang menjadi dasar kebijakan ini.

Meski secara teori WFH dapat menekan biaya operasional, khususnya penggunaan listrik, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berasumsi tanpa perhitungan yang jelas terhadap dampaknya pada anggaran negara maupun daerah.

“Jangan-jangan pemerintah baru terjebak pada asumsi saja bahwa biaya listrik akan berkurang. Tetapi, perlu dicari tahu lagi apakah efisiensi tersebut sudah cukup signifikan pada APBN atau APBD?” ucapnya.

Dari sisi lain, WFH dinilai mampu mengurangi biaya transportasi pegawai serta konsumsi energi di kota besar.

Namun, efektivitas penghematan tersebut dinilai tidak selalu signifikan di daerah kecil atau wilayah 3T.

Dalam konteks kepemimpinan, Subarsono menekankan pentingnya penerapan trust-based leadership atau kepemimpinan berbasis kepercayaan agar ASN tetap produktif meski bekerja secara fleksibel.

Ia juga mengingatkan potensi penyalahgunaan kebijakan, seperti memanfaatkan WFH di hari Jumat untuk memperpanjang libur akhir pekan.

Meski demikian, fenomena ini dinilai lebih mungkin terjadi pada ASN dengan kondisi ekonomi menengah ke atas.

“ASN dengan kelas ekonomi menengah berpotensi menggunakan WFH untuk mencari pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga.” kata dia.

Untuk mengukur keberhasilan kebijakan ini, Subarsono menyarankan pemerintah menggunakan sejumlah indikator evaluasi, mulai dari pencapaian target kerja, ketepatan waktu, kualitas hasil, hingga partisipasi dalam aktivitas digital.

“Ada indikator yang menentukan suatu kebijakan itu efektif atau tidak. Indikator-indikator evaluasi kebijakan WFH yang bisa dilakukan pemerintah antara lain capaian target secara kuantitas, ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, serta tingkat partisipasi dan kecepatan respons dalam kegiatan daring,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh, terutama layanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik seperti pembuatan SIM, KTP, sertifikat tanah, hingga layanan kesehatan.

Di sektor pendidikan, Subarsono justru lebih mendorong pembelajaran tatap muka untuk menghindari penurunan kualitas pembelajaran.

“Saya cenderung mendorong menggunakan luring karena guru dan dosen memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berimprovisasi dalam menjelaskan berbagai pengetahuan dan fenomena. Pembelajaran luring juga dimaksudkan tidak terjadi learning loss, yakni penurunan pengetahuan dan keterampilan siswa akibat gangguan dalam proses pembelajaran.” ujarnya.

Sebagai penutup, ia menyarankan adanya sistem pengukuran kinerja yang jelas, termasuk laporan rutin dan mekanisme penghargaan serta sanksi, serta evaluasi berkala terhadap kepuasan publik selama penerapan WFH.

“Saya sarankan gunakan indikator pekerjaan berbasis output harian dan laporan mingguan dan adanya mekanisme reward dan punishment yang jelas. Dalam waktu 2 bulan selama online, pemerintah perlu evaluasi melalui survei, apakah tingkat kepuasan publik menurun, tetap atau malah meningkat.” tutupnya. (*)