Atasi Masalah Stunting, Tim Pakar : Harus Dimulai dari Calon Pengantin

RIAUCERDAS.COM - Untuk mengentaskan stunting, upaya yang dilakukan tidak hanya terfokus pada balita. Namun harus dimulai dari calon pengantin. Dengan cara ini, maka suatu daerah berpotensi mengalami zero stunting.

"Untuk mencegah new stunting dan menuju zero stunting harus digencarkan upaya percepatan penurunan stunting yang dimulai dari calon pengantin, ibu hamil dan baduta. Ini upaya pencegahan stunting dari hulu," tutur Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc, SP. GK.

Prof Abdul Razak merupakan Tim Pakar yang hadir saat Tim Monev Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI hadir langsung ke Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Di sana, mereka mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Wilayah Pesisir, Perbatasan dan Rawan Pangan (P2R) Terpadu.

FGD ini digelar atas kerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Rohul dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. FGD ditaja mulai tanggal 12 sampai 13 Juli. 

Selain Prof Abdul Razak, kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Kabupaten Rohul ini juga diikuti Sekretaris Bappeda, Camat, TP. PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, PKB, Kepala Desa, Kader Tim Pendamping Keluarga, dan Genre Kelurahan.

Selanjutnya untuk hari kedua didatangkan peserta dari Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Daerah.

Dalam pemaparannya, Prof Abdul Razak menambahkan bahwa calon pengantin atau Catin harus dipastikan tidak mengalami anemia sebelum menikah. Langkah ini digelar bekerjasama dengan Kemenag dan Dinas Kesehatan. 

"Karena faktanya 18,5 persen anak Indonesia dinyatakan sudah stunting sebelum lahir," ungkap akademisi dari Universitas Hasanuddin ini.

Untuk diketahui, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui implementasi percepatan penurunan stunting di wilayah P2R yang nantinya juga akan menghasilkan umpan balik dan rekomendasi untuk Pemerintah Daerah terkait percepatan penurunan stunting di daerahnya.

Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI, dr. Irma Ardiana, MAPS menyebutkan tema yang dibahas pada pertemuan ini berbasis kawasan rawan pangan. Tim Monev sudah menyusun indikator yang harapannya bisa dikupas tuntas pada pertemuan ini. 

Lima dari tujuh indikator yang dibahas tertuang dalam Perpres 72 tahun 2021 dan lainnya ada dalam RAN PASTI. 

Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si menyampaikan terimakasih kepada Tim Monev, peserta kegiatan dan Disdalduk KB Kabupaten Rohul yang telah memfasilitasi kegiatan ini. 

"Harapannya melalui sinergi dan kolaborasi yang terjalin lewat pertemuan ini akan berpengaruh pada percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu sehingga target 14 persen di tahun 2024 seperti yang diamanatkan Presiden RI bisa tercapai," ucapnya. 

Hal yang sama juga diungkapkan Bupati Rohul, H. Sukiman yang ditemui di sela-sela kegiatannya. Bupati mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan angka stunting di daerahnya masih di angka 22 persen. 

Namun, Sukiman berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan Tim Monev BKKBN RI. Harapannya kunjungan ini dapat memberi kontribusi terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rohul. 

Sekretaris Bappeda Kabupaten Rohul, Febry Ferika, ST mengucapkan terima kasih karena telah berkunjung dan memilih Rohul untuk sampel di antara 415 Kabupaten dan 98 Kota se Indonesia. 

Ia mengatakan, ini sangat penting dilakukan sebagai monitor apakah kegiatan atau program yang telah dilaksanakan di Rohul telah berjalan semestinya atau belum, dan sebagai motivasi untuk bekerja lebih lagi guna penurunan angka stunting. (rls)