Jateng dan Sawahlunto Jadi Contoh Praktik Baik SPMB 2025: Perluas Akses dan Cegah Korupsi Pendidikan

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA – Pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia mulai menunjukkan praktik baik dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Jawa Tengah dan Kota Sawahlunto menjadi dua daerah yang menonjol, masing-masing melalui upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan kebijakan tegas mencegah praktik koruptif dalam proses penerimaan murid baru.

Di Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhasil mengimplementasikan skema inklusif seperti boarding school gratis untuk keluarga tidak mampu, kuota khusus bagi anak tidak sekolah, disabilitas, serta jalur domisili khusus bagi calon murid dari kecamatan tanpa sekolah negeri. Kepala Dinas, Sadimin, menjelaskan bahwa program kemitraan dengan 139 sekolah swasta turut membuka 5.004 kursi bagi calon peserta dari keluarga miskin ekstrem hingga kategori P3 (miskin).

“Program ini didukung APBD dan telah menjangkau ribuan anak, termasuk beasiswa untuk 15.000 siswa kurang mampu, serta alokasi anggaran Rp2,5 miliar untuk 10 siswa Jateng ke SMA Taruna Nusantara Magelang,” terang Sadimin.

Sementara itu, Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, menegaskan komitmennya mencegah penyimpangan selama pelaksanaan SPMB dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota. Imbauan tersebut menolak gratifikasi serta menekankan pentingnya integritas seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang berisiko pidana.

Langkah ini diapresiasi sebagai bentuk nyata upaya daerah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan murid baru.

Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa prinsip dasar SPMB 2025 adalah pemerataan, keadilan, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Kemendikdasmen pun mendorong pendekatan rayonisasi dan pelibatan sekolah swasta untuk memastikan daya tampung cukup di seluruh wilayah Indonesia. (rls)