Aksi Warga TNTN Berlanjut, Pemprov Riau Klaim Sudah Siapkan Relokasi
Ratusan warga TNTN kembali berunjuk rasa menolak relokasi, sementara Pemprov Riau menyatakan telah menyiapkan skema lahan pengganti bagi ribuan kepala keluarga.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Ribuan KK masih menunggu relokasi di kawasan TNTN
- Warga kembali turun aksi menolak relokasi ke kantor gubernur
- Pemerintah klaim sudah siapkan hampir 10 ribu hektare lahan pengganti.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Proses relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) masih menyisakan persoalan, ditandai dengan aksi unjuk rasa ratusan warga yang kembali digelar di Pekanbaru, Senin (13/4/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menolak rencana relokasi yang digulirkan pemerintah, menyusul keberadaan permukiman dan kebun sawit warga di dalam kawasan hutan yang sebelumnya telah disegel oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Perwakilan warga TNTN, Wendri, menyampaikan harapan agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara transparan dan melibatkan pemerintah pusat secara langsung.
“Kami ingin bicara langsung dengan pusat baik dengan zoom. Ada surat kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik. Hal ini mungkin bisa mendorong penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan relokasi secara terencana dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat.
“Kami baru saja menerima perwakilan dari aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan soal relokasi TNTN. Usulan-usulan yang mereka sampaikan di forum dialog tadi, kami terima dan akan diskusikan," ujar Sf Hariyanto.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi.
Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga.
Namun, relokasi yang terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 kepala keluarga.
Artinya, masih dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan, meski pelaksanaannya masih menunggu dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati ke pusat,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengapresiasi masyarakat yang telah menunjukkan itikad baik dalam proses relokasi, termasuk dengan menyerahkan sertifikat lahan.
SF Hariyanto memastikan bahwa selama proses relokasi belum sepenuhnya berjalan, aktivitas warga tidak akan dibatasi.
“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.
Dukungan terhadap pendekatan dialogis juga disampaikan Anggota DPR RI, Siti Aisyah, yang menilai telah ada titik temu antara pemerintah dan masyarakat terkait penyelesaian konflik tersebut.
“Masyarakat menuntut kepastian tentang relokasi. Pada prinsipnya dari pihak pemerintah sudah ada kesiapan, dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu, semua sudah meredakan diri,” ujarnya.
Meski demikian, penolakan warga menunjukkan bahwa proses relokasi masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar solusi yang dihasilkan dapat diterima semua pihak. (*)
