Wamendikdasmen Atip: Peran Daerah Kunci Mutu Pendidikan Nasional

RINGKASAN BERITA;

• Wamendikdasmen tekankan peran pemerintah daerah sebagai kunci mutu pendidikan.

• Program prioritas meliputi revitalisasi sekolah, wajib belajar 13 tahun, dan peningkatan kualitas guru.

• Konsolidasi diarahkan memperkuat sinergi pusat-daerah dan percepatan implementasi kebijakan.

RIAUCERDAS.COM, BANDUNG – Upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan kembali ditegaskan melalui Konsolidasi Daerah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Bandung, Jumat (13/2/2026) kemarin.

Kegiatan yang digelar oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat ini menjadi ruang strategis bagi pemangku kepentingan pendidikan untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat komitmen kolektif di Jawa Barat.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa penguatan peran pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional.

“Tujuan dari pendidikan nasional kita untuk melahirkan pendidikan, mewujudkan pendidikan yang bermutu. Terlebih khusus lagi ini terkait dengan penguatan peran dari pemerintah daerah, sebab regulasi kita sudah menetapkan bahwa pendidikan dasar dan menengah didesentralisasikan ke pemerintah daerah. Jadi ada pembagian kewenangan, pembagian tanggung jawab dalam hal ini,” ujar Atip.

Ia menekankan bahwa pembagian kewenangan harus diwujudkan secara konkret, terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.

“Pembagian kewenangan dan tanggung jawab ini harus direalisasikan, paling tidak untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan. Karena terbukti wilayah kita yang sangat luas ini tidak mungkin kita menerapkan kebijakan juga regulasi yang 100 persen sentralistik. Sebagaimana halnya juga tidak mungkin melakukan desentralisasi yang murni dan 100 persen. Maka konsolidasi daerah itu harus meletakkan kembali pada garis yang benar,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Atip juga memaparkan sejumlah program prioritas, mulai dari wajib belajar 13 tahun, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, hingga pengembangan talenta peserta didik.

Ia turut menyoroti pentingnya revitalisasi sekolah sebagai bagian dari peningkatan sarana pendidikan.

“Mohon Bapak dan Ibu kepala dinas untuk memprioritaskan sekolah yang pada kondisi rusak berat. Nah untuk tahun sekarang di anggaran awal itu kan untuk 11 ribu, kemudian kita sudah mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) karena ini diarahkan oleh Presiden pada Hari Guru Nasional, beliau meminta ditambah 60 ribu,” jelasnya.

Selain infrastruktur, penguatan karakter, literasi, numerasi, perbaikan sistem penerimaan murid baru, hingga penguatan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga menjadi fokus percepatan program pendidikan.

Sementara itu, Kepala BBPMP Jawa Barat, Komalasari, menegaskan konsolidasi daerah menjadi forum penting menyelaraskan kebijakan pusat dan kebutuhan daerah.

“Melalui kegiatan konsolidasi daerah pada hari ini sampai dengan tanggal 15 kita bersama-sama menyelaraskan pemahaman pemerintah daerah terhadap arah kebijakan. Yang kedua memperkuat koordinasi dan sinergi peran antara pusat dan daerah. Melalui konsolidasi ini kami juga ingin kita bersama-sama mengidentifikasi isu, tantangan, dan kebutuhan daerah dalam implementasi pendidikan, terutama pada program revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sekolah terintegrasi, dan Standar Pelayanan Minimal,” ujarnya.

Forum ini juga diarahkan menghasilkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti di daerah, termasuk memastikan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terakomodasi dalam APBD.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen dukungan pemerintah daerah serta pemberian BBPMP Jabar Award bagi daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam peningkatan mutu pendidikan. (*)