Arah Politik Luar Negeri Indonesia Dinilai Condong ke Barat
Pakar hubungan internasional UGM menilai arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini lebih condong ke Barat, meski hubungan ekonomi dengan Tiongkok tetap kuat.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pakar menilai arah politik luar negeri Indonesia mulai condong ke Barat
- Hubungan ekonomi Indonesia–Tiongkok tetap kuat di sektor strategis seperti nikel dan infrastruktur
- Strategi balancing atau hedging dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional.
RIAUCERDAS.COM - Arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi sorotan.
Di tengah kuatnya hubungan ekonomi dengan Tiongkok, Indonesia dinilai mulai menunjukkan kecenderungan mempererat relasi dengan negara-negara Barat.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Guru Besar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim.
Ia menilai orientasi politik luar negeri Indonesia saat ini mengalami pergeseran yang cukup signifikan.
Menurut Dafri, sejumlah langkah strategis seperti bergabung dalam Board of Peace (BoP) dan Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi indikator adanya kecenderungan tersebut.
“Setelah Indonesia masuk BoP jadi perangkap untuk kita. Ada kesan bahwa orientasi politik luar negeri kita lebih ke barat, pada saat yang sama mencerminkan bahwa Indonesia berusaha menjaga jarak dengan timur termasuk Cina,” ucap Dafri dikutip dari laman UGM Selasa (14/4/2026).
Padahal, hubungan Indonesia dengan Tiongkok telah terjalin lama dan terus berkembang.
Sejak dibangun pada 13 April 1950, relasi diplomatik kedua negara kini telah memasuki usia 76 tahun, meskipun sempat mengalami gangguan pada 1965 sebelum akhirnya dipulihkan kembali.
Dalam perkembangannya, Tiongkok menjadi salah satu mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia.
Kontribusinya terlihat pada berbagai sektor strategis seperti ekonomi digital, pembangunan infrastruktur, hingga industri nikel.
Sejumlah proyek besar, termasuk hilirisasi mineral dan transportasi seperti Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung, menjadi bukti eratnya kerja sama kedua negara.
Meski demikian, Dafri menilai Indonesia perlu menerapkan strategi diplomasi yang seimbang agar tidak terjebak dalam kepentingan salah satu blok kekuatan global.
Ia menyarankan pendekatan balancing atau hedging agar hubungan dengan Barat dan Timur tetap terjaga.
“Idealnya menurut saya politik luar negeri kita terutama di bawah kepemimpinan Pak Prabowo harus di-review ulang melalui kajian mendalam yang orientasinya demi kepentingan nasional,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi jangka panjang terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik dan geostrategis global.
Dengan posisi strategis di kawasan ASEAN dan dunia, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat kepercayaan dalam hubungan antarnegara.
“Harapannya kita tetap memiliki hubungan baik dengan Cina maupun dengan negara barat yang lain demi kepentingan Indonesia baik di bidang ekonomi, politik, hingga keamanan negara,” tuturnya. (*)
