Tingkatkan KB Pasca Salin, BKKBN Riau Undang 28 Rumah Sakit Ikut Workshop

RIAUCERDAS.COM -  Untuk meningkatkan cakupan kesertaan keluarga berencana (KB) modern, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Riau menggelar workshop penguatan kebijakan dan strategi KB pasca persalinan Provinsi Riau, Selasa (30/1/2024).

Acara yang dihadiri 28 perwakilan rumah sakit pemerintah maupun swasta itu dibuka oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia. Lewat kegiatan tersebut, diharapkan target KB Pasca Salin yang ditetapkan 37 persen tahun ini bisa tercapai. 

"Diharapkan target KB Pasca Salin tahun ini bisa tercapai. Seperti tahun 2023 lalu, dari target yang ditetapkan sebesar 35,1 persen, capaiannya justru 66 persen. Kita harap tahun ini juga bisa melebihi target," ungkap Mardalena.

Untuk memenuhi harapan itu, BKKBN telah menyediakan semua jenis alat dan obat kontrasepsi. Bahkan di antaranya ada inovasi baru, berupa mini pil atau pil yang bisa digunakan oleh ibu tanpa mengurangi produksi ASI. 

Kaper menyebut, semua rumah sakit yang telah teregister di aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dapat memperoleh alat kontrasepsi ini secara gratis. Bahkan, pihak BKKBN akan mengantarkan sampai ke rumah sakit tersebut.

Mardalena berpesan kepada pihak rumah sakit mitra agar memasukkan hasil pelayanan KB tersebut ke aplikasi SIGA bekerjasama dengan Petugas PLKB. Ditambahkan dia, saat ini juga tersedia pembiayaan pelayanan KB gratis melalui dana penggerakan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Dana ini bisa digunakan rumah sakit melayani KB pada kegiatan-kegiatan momentum. Seperti ulang tahun rumah sakit dan lainnya.

Mardalena memaparkan banyak manfaat yang diperoleh dengan menerapkan KB Pasca Salin. Selain meningkatkan jumlah KB modern, juga mencegah terjadinya kehamilan terlalu dekat. Di samping itu, KB Pasca Salin juga menjadi salah satu upaya dalam mengatasi stunting.

Saat ini, angka prevalensi stunting di Riau masih di kisaran 17 persen. Sementara, target nasional, angka itu harus diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2024. Menurut dia, tinggal beberapa bulan lagi waktu yang tersedia untuk mencapai target tersebut. Karena itu, lewat workshop ini, dia berharap target tersebut dapat terpenuhi dengan meningkatkan pengguna layanan KB Pasca Salin.

Diakui Mardalena, ada beberapa kendala yang dialami dalam meningkatkan KB Pasca Salin. Dimana, beberapa ibu yang akan melahirkan berniat ber-KB namun setelah persalinan malam belum mau menerima layanan KB. Terkait hal ini, diharapkan ada layanan konseling yang mendorong para ibu yang baru melahirkan agar mau menggunakan alat KB Pasca Salin tersebut.

Masalah lainnya, sasaran unmet need atau pasangan usia subur yang sudah tidak menginginkan anak lagi namun belum menggunakan KB juga masih ada. BKKBN, ujarnya, sudah memiliki data yang masuk dalam unmet need. Data yang dimiliki by name by address.

"Diharapkan, melalui workshop ini ada saran dan masukan dari semua peserta. Sehingga target KB Pasca Salin bisa terpenuhi sebagaimana yang terjadi di tahun 2023 lalu. Workshop juga diharapkan meningkatkan sinergi pelayanan KB Pasca Salin," kata dia.

Sebelumnya, Panitia Penyelenggara, dr. Yusmala Dewi, M.Si menyampaikan bahwa KB Pasca Salin adalah penggunaan metode kontrasepsi pada masa nifas sampai 42 hari setelah melahirkan. Langkah ini untuk percepatan penurunan angka unmet need dan stunting.

Tujuan dari kegiatan ini untuk menjamin hak-hak reproduksi. Dimana, dilakukan pelayanan kesehatan ibu melalui pelayanan pengaturan kehamilan dengan alat kontrasepsi. Layanan ini diberikan pada ibu pasca melahirkan yang tujuannya mengatur jarak kehamilan dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan.

Workshop ini, terangnya, diikuti 28 peserta perwakilan rumah sakit pemerintah dan swasta di Pekanbaru. Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber. Selain Kaper BKKBN Riau juga ada dr Dovy Saptika MKM yang juga Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Riau.

Kemudian, Kabid Yankes Dinas Kesehatan Riau, Fira Septiyanti, Ketua POGI Riau, dr Hendry Adhi Saputra, S.POG, Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Pelayanan KB dan KR serta dr Fitri Wulandari S.POG dari RS Zainab selaku perwakilan rumah sakit terpilih. (*)