Kolaborasi Daerah Dukung Pemerataan Buku Anak Berkualitas, Percepatan Penilaian Buku Jadi Terobosan

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA – Upaya pemerataan akses buku bacaan anak yang berkualitas di Indonesia terus diperkuat melalui sinergi berbagai pihak di daerah. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, perpustakaan desa, hingga Taman Bacaan Masyarakat (TBM) menjadi kunci penting dalam mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Kepala Pusat Perbukuan (Pusbuk) BSKAP Kemendikdasmen, Supriyatno, menyampaikan bahwa keterlibatan aktif seluruh elemen di daerah menjadi penentu keberhasilan reformasi perbukuan nasional. Hal itu diungkapkannya dalam diskusi publik bertema “Buku Anak Bermutu di Indonesia: Tantangan dan Peluang” yang digelar Program INOVASI, kemitraan pendidikan antara pemerintah Indonesia dan Australia, di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

“Kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, penerbit lokal, komunitas literasi, dan masyarakat sangat penting agar buku yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak di wilayah masing-masing,” jelas Supriyatno. Ia juga menambahkan bahwa Pusbuk mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk INOVASI, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), serta pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem buku nasional.

Langkah konkret tengah dilakukan dengan mendorong lahirnya peraturan daerah terkait perbukuan dan literasi, seperti yang sedang difasilitasi di Kalimantan Utara, Kabupaten Nagekeo (NTT), dan Kabupaten Lombok Timur (NTB). Peraturan ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan seperti mahalnya harga buku, distribusi yang terpusat, serta keterbatasan buku yang sesuai dengan kemampuan dan minat baca anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Salah satu terobosan penting yang dilakukan Kemendikdasmen adalah percepatan proses penilaian buku dari sebelumnya 12 bulan menjadi hanya tiga bulan. Proses digitalisasi dan penyederhanaan dokumen administrasi memungkinkan penulis dan penerbit lokal untuk lebih aktif terlibat dalam penyediaan buku anak.

Berbagai dampak positif mulai terlihat. TBM di sejumlah daerah terbukti mampu meningkatkan minat baca anak, sementara sekolah-sekolah mulai memanfaatkan platform SIPLah untuk pengadaan buku yang lebih efisien dan transparan. Bahkan, beberapa kabupaten telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan buku bacaan anak.

Direktur Program INOVASI, Sri Widuri, menekankan pentingnya penyediaan buku yang tepat untuk meningkatkan literasi. Berdasarkan studi INOVASI terhadap hampir 5.000 siswa, penyediaan buku bacaan anak yang sesuai dan pelatihan guru mampu meningkatkan skor literasi hingga 25 persen. “Data kami juga menunjukkan bahwa meskipun 85 persen siswa kelas awal SD memiliki minat baca tinggi, sebagian besar koleksi buku di sekolah masih berupa buku teks,” ujarnya.

Diskusi publik ini turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah, penerbit, pegiat literasi, akademisi, hingga perwakilan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Ketua IKAPI, Arys Hilman Nugraha, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya atas upaya Kemendikdasmen dalam mendorong peraturan di tingkat daerah yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

UU ini menjadi landasan hukum untuk menjamin keterlibatan semua pihak dalam proses penulisan hingga distribusi buku yang bermutu dan terjangkau. Konsistensi implementasi di daerah dinilai sangat penting agar setiap anak, termasuk di wilayah 3T, memiliki akses yang sama terhadap bacaan yang dapat mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. (rls)