Sudah Jadi Kementerian, Kepala BKKBN Riau Sampaikan Pesan kepada Pengurus IPKB

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Riau menggelar Rapar Koordinasi Teknis Kerjasama Kemitraan serta Pemilihan Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Riau periode 2025-2027 pada Jumat (25/4/2025).

Dalam kegiatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mhd Irzal SE, ME menyampaikan sejumlah hal kepada pengurus IPKB. Salah satunya menegaskan bahwa BKKBN tetap ada. Yaitu tapi satu bendera dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. 

"Dua lembaga ini punya fungsi yang sama dalam membantu presiden meningkatkan SDM menuju Indonesia Emas," kata dia.

Saat ini, dengan adanya perubahan badan menjadi kementerian, maka BKKBN sekarang sudah besar dan kuat. Karena sudah sejajar dengan menteri yang lain. "Jadi BKKBN sudah punya cara kerja, kultur dan program yang baru. Tolong diinformasikan kepada masyarakat," papar Irzal.

Dia juga menegaskan program lama tetap dilakukan. Namun, dengan transformasi ini, kementerian baru ini memiliki lima program prioritas atau quick wins. Pertama yaitu Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) sebagai tempat bermain anak jika kedua orangtua bekerja. 

"BKKBN ikut memberikan informasi dan komunikasi serta meningkatkan kompetensi pengasuh anak. Sehingga orangtua yang bekerja merasa aman dalam menitipkan anaknya," katanya.

Tempat Penitipan Anak atau TPA memang bukan milik BKKBN. Namun, BKKBN memberi pembinaan pada pengasuh. Lalu memberi bimbingan pada TPA di kawasan perkebunan. "BKKBN mulai memberi perhatian pada TPA di kawasan perkebunan," ujarnya.

Program kedua yaitu Gerakan Orangtua Asuh Anak Stunting. "Dulu namanya bapak asuh anak stunting. Namun, kementerian sekarang menyebutnya Gerakan Orangtua Asuh Anak Stunting atau Genting," paparnya.

Sasarannya, ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang punya Balita, bayi dua tahun atau Baduta. Gerakan ini memberi makanan siap saji atau kudapan yang dapat dinikmati langsung oleh keluarga berisiko stunting. Sehingga anak berisiko stunting menerima bantuan berupa nutrisi. 

Selain nutrisi, bantuan yang diberikan juga berupa non nutrisi meliputi perbaikan jamban dan rumah layak huni, akses air bersih dan edukasi. 

Orangtua asuh itu adalah pihak swasta, BUMD dan sebagainya. Target nasional yang ditetapkan untuk program Genting adalah 1 juta keluarga. Sementara di Riau 16.500 keluarga. "Semua sudah kita break down ke tingkat kabupaten/kota," paparnya. Targetnya, satu keluarga menerima bantuan minimal 6 bulan. 

Quick wins ketiga yaitu Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Dimana, selain ibu, peran ayah juga perlu ditonjolkan dalam keluarga. Termasuk kepada anak-anaknya. Program ini untuk mengoptimalkan peran ayah menjawab fenomena fatherless.

Keempat, AI-SuperApps tentang keluarga. Aplikasi ini bisa menjadi tempat masyarakat bertanya tentang program kependudukan dan pembangunan keluarga. Misalnya dimana mencari alat kontrasepsi, konsultasi problematika keluarga dan sebagainya.

Kelima yaitu Lansia Berdaya. Dimana, bagaimana Lansia bisa smart atau sehat, mandiri, aktif dan produktif. Karenanya, Lansia disekolahkan. "Bukan untuk membaca atau berhitung, tapi bagaimana Lansia berkumpul dengan sesamanya. Sehingga mereka lebih sehat, aktif dan produktif," kata Irzal.

Program ini juga menyediakan homecare berbasis komunitas untuk orangtua yang tidak mendapatkan perawatan oleh anak. Ada juga bantuan untuk Lansia serta pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan RSUD tanpa tujukan.

Dia juga menjelaskan terkait Total Fertility Rate (TFR) 2025-2045 tingkat nasional yang ditargetkan bisa mencapai angka 2,1. Sementara di Riau, berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan BKKBN 2024, TFR-nya adalah di angka 2,19.

Kualitas penduduk juga dibicarakan. Dimana, indikator pendidikan jadi yang pertama dibahas. Dimana, bagaimana pemerintah daerah didorong memiliki target yang jelas tentang tingkat pendidikan masyarakatnya.

Lalu persentase pekerja informal. Sejauh ini, pekerja didominasi laki-laki. Yaitu 70 persen. Sementara pekerja perempuan 27 persen. Pemerintah pusat berupaya agar pemerintah daerah menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK) ke depan berupaya meningkatkan angka perempuan yang bekerja.

Irzal berharap, segala program ini disosialisasikan IPKB melalui tulisan. Sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat banyak. Sehingga berbagai program yang telah dimiliki pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Sementara, Ketua IPKB Riau, Reni Rahayu menegaskan bahwa sebagai mitra BKKBN, pihaknya siap menginformasi program pembangunan kependudukan. Sinergi dengan BKKBN selama ini sangat intens. Koordinasi berjalan baik. Berbagai informasi pun tersampaikan kepada IPKB oleh tim Humas BKKBN Riau.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemilihan Ketua IPKB 2025-2027. Dalam pemilihan yang dilakukan lewat pemungutan suara digital, Reni Rahayu kembali terpilih memimpin IPKB Provinsi Riau. 

Usai terpilih kembali, Reni mengaku terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menurut dia, fokusnya ke depan adalah bagaimana IPKB mampu menjadi mitra yang baik bagi BKKBN dan lebih aktif menuliskan berbagai program pembangunan kependudukan di Riau. (*)