BKKBN Gelar Rakorda Bahas Langkah Terpadu Menuju Indonesia Emas 2045, Angka Stunting Jadi Sorotan

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Angka prevalensi stunting di Provinsi Riau melonjak tajam dari 13,6 persen pada 2023 menjadi 20,1 persen pada 2024. Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau pada Kamis (24/7/2025) di Pekanbaru.

Rakorda ini dihadiri oleh Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Riau Hj Fariza SH MH, unsur Forkopimda, mitra strategis, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Menjawab tentang melonjaknya angka prevalensi stunting di Riau, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Irzal SE, ME menyatakan bahwa data itu dicatat dengan tidak menyertakan tiga kabupaten di Riau. Contohnya Kampar. Dia yakin, jika data dari tiga daerah ini ikut dimasukkan, maka angkanya tak setinggi itu.

Irzal juga menegaskan langkah BKKBN terus berusaha menurunkan angka stunting di Riau. Di antaranya, dengan memberi perhatian kepada keluarga berisiko stunting di Riau. Contoh nyatanya yaitu menggandeng Badan Amil Zakat atau Baznas Riau menyalurkan bantuan bahan makanan bagi keluarga berisiko stunting. Dengan intervensi ini, diharap dapat mengurangi jumlah anak stunting.

Dalam kesempatan itu, Irzal juga memaparkan bahwa Rakorda merupakan momentum strategis untuk menyusun langkah konkret, memastikan arah kebijakan yang sejalan dengan strategi nasional, serta mendorong integrasi lintas sektor demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Tahun 2025 adalah awal pelaksanaan RPJMN 2025–2029. Fokus utama adalah penguatan sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan penurunan stunting,” ujar Irzal.

Sebagai respons atas berbagai tantangan, termasuk puncaknya bonus demografi dan naiknya angka stunting, Kemendukbangga/BKKBN menetapkan lima program Quick Wins yang inovatif dan berbasis data, yakni:

1. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)

2. Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)

3. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)

4. Lansia Berdaya

5. Super Apps Layanan Keluarga Indonesia

Rakorda kali ini mengusung tema Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN untuk Indonesia Emas 2045 dan Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju (Riau Bedelau). Menurut Irzal, tujuan Rakorda mencakup evaluasi capaian kinerja, penyusunan strategi kebijakan, penguatan kemitraan kabupaten/kota, serta percepatan implementasi Quick Wins.

Sementara, dalam sambutan Gubernur Riau yang dibacakan Hj Fariza, disampaikan apresiasi terhadap BKKBN dan seluruh mitra atas peran serta dalam mewujudkan pembangunan keluarga. Ia menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

“Bonus demografi bisa menjadi beban jika tidak dibarengi dengan keluarga berkualitas. Tapi jika kita bersatu membangun keluarga, SDM unggul bisa tercapai,” katanya.

Fariza juga menyampaikan bahwa hari ini muncul tantangan besar. Yaitu prevalensi stunting di Riau yang naik drastis. Dari 13,6 persen di 2023 menjadi 20,1 persen di 2024. Ini menunjukkan pendekatan yang dilakukan selama ini belum maksimal dan menyentuh akar persoalan.

Penurunan stunting perlu dengan mendorong pendekatan berdasarkan siklus kehidupan. Mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, remaja hingga lansia. "Inilah yang harus diperkuat bersama," kata dia.

Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, turut memberikan catatan strategis dalam Rakorda ini. Ia mengingatkan bahwa Indonesia harus mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya untuk menyongsong usia ke-100 kemerdekaan.

“Untuk hidup layak di Riau, pendapatan minimal per tahun setidaknya Rp 30 juta per orang. Maka, semua warga harus bisa mencapainya,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa kapitalisasi bonus demografi membutuhkan perencanaan matang. Di antaranya, 80 persen penduduk harus bekerja di sektor formal, 70 persen pekerja menjadi pembayar pajak (PPh 21), dan partisipasi kerja perempuan di atas 50 persen.

Selain itu, partisipasi sekolah 12 tahun (APS) harus mencapai lebih dari 90 persen, dan penduduk bersertifikat profesi di atas 75 persen. Dalam konteks BKKBN, bonus demografi bisa dioptimalkan jika:

1. TPA/Tamasya ada di lebih dari 75 persen desa,

2. Kelompok Bina Keluarga Lansia di atas 90 persen desa,

3. Prevalensi stunting di bawah 10 persen,

4. Seluruh daerah memiliki Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Dalam Rakorda ini, juga disalurkan bantuan Program Orang Tua Asuh Cegah Stunting dari Baznas Riau kepada 100 keluarga berisiko stunting. Bantuan diberikan kepada 50 keluarga di Indragiri Hilir dan 50 keluarga di Kuantan Singingi. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 270 juta, dengan rincian Rp 450 ribu per keluarga per bulan selama enam bulan.

Wakil Ketua Baznas Riau, Jamaluddin SAg M.Sy menyatakan bahwa bantuan diberikan dalam bentuk bahan makanan sebagai bentuk kepedulian konkret kepada keluarga berisiko stunting. Ia menambahkan, Baznas akan memperluas program ini ke kabupaten/kota lainnya di Riau.

Rakorda ini menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media—dalam membangun keluarga sebagai pilar pembangunan bangsa. (*)