Kemendikdasmen Luncurkan Program SMK Berbasis Keunggulan Wilayah untuk Dorong Ekonomi Lokal

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK resmi meluncurkan program SMK Berbasis Keunggulan Wilayah sebagai salah satu dari empat program prioritas nasional. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Sinkronisasi Kebijakan Ditjen Diksi PKPLK, Senin (26/5/2025), menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari penerjemahan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan.

“Saya berharap, program-program ini dapat diterjemahkan menjadi program yang lebih operasional sebagai pembuktian untuk menjadikan Kemendikdasmen sebagai layanan pendidikan yang RAMAH,” ujar Mu’ti.

Program SMK Berbasis Keunggulan Wilayah dirancang untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan potensi daerah, memperkuat kolaborasi antara SMK dengan dunia usaha dan industri lokal, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa program ini akan mengandalkan pendekatan holistik berbasis wilayah dan melibatkan mitra lokal seperti BUMDes, UMKM, koperasi, hingga kelompok tani.

“Program ini juga akan mendorong siswa SMK memiliki sertifikasi kompetensi, akses kerja, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan ekonomi wilayah,” jelas Tatang.

Selain program unggulan tersebut, Ditjen Diksi PKPLK juga meluncurkan tiga program prioritas lainnya: Perluasan Pendidikan Inklusif, Penguatan Kursus dan Pelatihan, serta Pendidikan Berbasis Pemberdayaan Komunitas. Masing-masing program dirancang untuk menjawab tantangan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T).

Tatang menambahkan, melalui pendidikan inklusif jarak jauh, pihaknya akan menjangkau anak-anak di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, sementara pendekatan komunitas dalam pendidikan diharapkan mampu menjangkau Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan lebih efektif.

“Program ini akan membuka akses pendidikan yang luas, fleksibel, dan inklusif, serta relevan dengan tuntutan mutu di era industri 4.0,” pungkas Tatang.

Rapat koordinasi yang digelar di Graha Utama Gedung A Kemendikdasmen ini menjadi bagian penting dari sinergi nasional dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, sekaligus upaya nyata menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo di bidang pendidikan. (rls)