Gelar Radalgram, BKKBN Riau Sorot Pelaporan Kegiatan KB di Lapangan
Radalgram ini digelar dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana sampai dengan bulan April 2023. Rapat ini dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada Pra Rakerda Program Bangga Kencana Provinsi Riau tanggal 8 Februari 2023 yang lalu.
RIAUCERDAS.COM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Riau mengelar Rapat Pengendalian Program (Radalgram) pada Rabu (17/5/2023).
Dalam rapat yang diikuti Kepala OPD KB se kabupaten/kota itu, hadir juga Direktur Teknologi, Informasi dan Data (Ditekda) BKKBN RI, Dr. Mahyuzar, M.Si dan Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia.
Untuk diketahui, Radalgram ini digelar dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana sampai dengan bulan April 2023. Rapat ini dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada Pra Rakerda Program Bangga Kencana Provinsi Riau tanggal 8 Februari 2023 yang lalu.
Capaian program Bangga Kencana disampaikan Rinaldi Inanda dari BKKBN Provinsi Riau. Ia memaparkan data capaian hingga bulan April 2023. Seperti persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) di Provinsi Riau sudah mencapai 116 persen per April 2023.
Sementara, program KB Pasca Persalinan dan Keguguran di Riau mencapai 24,45 persen. Lalu, ia juga memaparkan tabulasi pendampingan berdasarkan data Elsimil sampai April 2023. Dimana, untuk calon pengantin atau Catin yang tercatat mencapai 539 orang dan Ibu Hamil sebanyak 1.117 orang. Sementara pendampingan pasca salin ada 464 orang.
Dia menyebut, capaian program KB di beberapa fasilitas kesehatan (Faskes) memang ada yang belum dilaporkan. Seperti di tempat pelayanan swasta.
Rinaldi Inanda juga memaparkan, saat ini adanya pihak yang belum melakukan pelaporan kegiatan turut mempengaruhi angka capaian. "Mungkin banyak yang sudah melakukan pelayanan tapi belum dilaporkan. Karena itu, perlu ditingkatkan lagi proses pencatatannya," kata dia.
Menurut Rinaldi Inanda, sejauh ini, kinerja petugas di lapangan memang sudah cukup baik. Tapi pelaporannya yang belum maksimal. Karena itu, selain melakukan program KB di lapangan, semua pihak yang terlibat diharapkan juga langsung melaporkannya.
Untuk memaksimalkan proses pelaporan, ia mengharapkan dilakukan monitoring terhadap admin di lapangan. "Karena bisa jadi akibat kesibukan, pencatatan kegiatan-kegiatan KB yang sudah dibuat belum dilakukan," tuturnya.
Sementara, materi kedua dipaparkan oleh Rabiah Mayang Sari yang juga dari BKKBN Provinsi Riau. Mayang memaparkan tentang rekapitulasi realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2023.
Dijelaskannya, realisasi BOKB kabupaten/kota per 15 Mei paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), yaitu 14 persen. Diikuti Dumai 11 persen dan Bengkalis 9,90 persen. Sementara Meranti, Siak, Pekanbaru dan Kampar realisasinya masih rendah.
Mayang juga memaparkan capaian sejumlah menu Dana Alokasi Khusus non Fisik. Misalnya terkait Operasional Balai Penyuluhan, Pelayanan KB (distribusi Alkon, pembinaan Faskes, penggerakan implan, IUD, MOW, MOP, pencabutan implan), Penggerakan Kampung KB, dan lain-lain.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia menyebut pelayanan KB sudah jorjoran di beberapa daerah. Misalnya di Pekanbaru. Hanya saja proses pencairan anggarannya masih belum. Apalagi DAK di pemerintah daerah prosesnya membutuhkan waktu.
"Di satu sisi kita dituntut tetap melakukan pelayanan. Karenanya kita didorong mencari strategi bagaimana melakukan percepatan pencairan anggaran," ujarnya.
Kemudian, Mardalena juga menekankan pembiasaan penginputan laporan setiap kegiatan yang sudah digelar. Sehingga, capaian kinerja di lapangan bisa diketahui. Mardalena mengapresiasi Kota Dumai yang pelaporannya bisa mencapai 100 persen.
Hal ini dianggap penting, karena petugas di lapangan sudah berdarah-darah melakukan kerja, tapi karena tidak dilaporkan akhirnya tak tercatat. "Mungkin bukan tidak ada kegiatan. Hanya saja laporannya belum diinput jadi dianggap belum ada aktivitas," kata dia.
Karena itu, Mardalena menyebut kondisi ini bakal ada konsekuensinya. Ketika cakupan pelaporan belum 100 persen, maka tunjangan kinerja (Tukin) akan ditunda. Menurut dia, hal ini berlaku bulan depan. Bulan ini akan dilakukan sosialisasi. (*)
What's Your Reaction?